Ngawi l gadingnews.co.id - Ketua Cabang Ngawi , Maman Tursiana Arifin ST MH bersama beberapa saudara dan Ketua Padepokan Budi Luhur PSHT Ngawi, Suwarjono bersilaturahmi Menemui Ketua Fraksi Gerindra Kab. Ngawi , Suntoro untuk dorong RDP sebagai langkah tepat secara politik dan hukum. Alasannya:
- *Pasal 111 UU MD3*: Fraksi punya tugas memperjuangkan aspirasi masyarakat lewat fungsi pengawasan dan legislasi.
- *Tatib DPRD*: Setiap fraksi bisa mengusulkan agenda RDP ke Pimpinan atau Komisi terkait.
- Ketua Fraksi Gerindra bisa langsung membawa usulan ini ke rapat Badan Musyawarah untuk dijadwalkan.
*2. Secara Politik*
- Gerindra sebagai partai pengusung Presiden punya kepentingan memastikan kebijakan Presiden yang sudah _inkracht_ dilaksanakan di daerah.
- Dualisme PSHT yang sudah ada putusan _inkracht_ artinya secara hukum sudah selesai. Tugas eksekutif & legislatif di daerah tinggal menjalankan, bukan memperdebatkan lagi.
- Fraksi bisa jadi jembatan ke Komisi C yang membidangi kepemudaan/olahraga.
*3. Tidak Langsung ke Ketua DPRD
Karena dirasa tepat dengan alasan lewat fraksi lebih cepat ,dimana :
- Fraksi punya hak bicara di Bamus untuk mengusulkan agenda
- Ada ikatan politik dengan eksekutif pusat
- Ketua Fraksi biasanya lebih mudah ditemui warga dibanding Ketua DPRD
*Strategi Bertemu Ketua Fraksi:*
1. *Fokus ke kepastian hukum*: Tekankan bahwa ini bukan lagi soal “dualisme”, tapi soal pelaksanaan putusan _inkracht_. RDP tujuannya menyamakan persepsi Dispora, IPSI, KONI agar satu komando.
2. *Bawa bukti*: Salinan putusan _inkracht_ + kebijakan Presiden.
3. *Minta komitmen*: Dorong fraksi untuk jadi pengusul resmi RDP di Bamus.
4. *Hindari debat substansi*: DPRD tidak berwenang mengadili ulang. RDP hanya untuk memastikan implementasi.
Maman Tursiana Arifin menekankan untuk menggunakan frasa “implementasi putusan _inkracht_” bukan “menyelesaikan dualisme”. Karena itu ranah eksekutif-legislatif. Sedangkan soal hukum merupakan ranah pengadilan dan sudah selesai.
Jadi langkah menemui Ketua Fraksi Gerindra itu dirasa relevan 100%. Karena mempunyai jalur politik dan kewenangan untuk mendorong RDP
Bukan sebagai langkah mengaitkan PSHT dengan kepentingan Politik karena jelas PSHT kabupaten Ngawi tidan berafiliasi dengan Politik , pungkas Maman dalam acara selanjutnya Silaturohmi dengan Warga PSHT Ranting Widodaren malam harinya.
Reporter : eko
Editor : red
Dibaca :
17.098
0Komentar